Memajukan Negeri

 

Memajukan Negeri.

 

Pada hakikatnya manusia itu berada dalam kekurangan dan sudah seharusnya diadakan semangat dan kemauan untuk selalu berubah. Kemauan untuk selalu memperbaiki diri menuju kekeadaan yang lebih baik. Hadis Nabi Muhammada SAW melansir kira-kira demikain, manusia yang tidak membuat dirinya hari ini lebih baik dari kemaren, berusaha membuat dirinya besok lebih baik dari hari ini, adalah orang yang merugi. Merugi disini adalah menuju kehancuran. Ini diadopt oleh managemen modern dengan istilah Continuously improvement.

 

Kemudian Allah SWT telah nyata-nyata berfirman (kira-kira demikian): “Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kalau tidak bangsa itu sendiri yang berusaha merubahnya”. Jadi perubahan kepada yang lebih baik, berusaha supaya keadaan yang lebih baik itu adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat. Apalagi bagi yang mempunyai amanah, yang diberi kekuasaan supaya mengadakan perubahan. Seyogyanya para birokrat harus menempatkan diri, malah berkewajiban untuk mengadakan perobahan kearah yang lebih baik itu, mereka menerima amanah dan diberikan wewenang untuk itu.

 

Sebetulnya disini adalah kemamuan dari kita masing-masing menempatkan diri, sesuai amanah kehidupan yang diterima masing-masing individu. Sebetulnya ini adalah sudut pandang tentang apa-apa yang seharusnya dilakukan.

 

Untuk mendapatkan apa yang seharusnya dilakukan tersebut adalah kalau telah ditentukan tujuan. Telah ditentukan garis tempat memahat. Misalnya kita mau melakukan perjalanan, sudah barang tentu ditentukan dulu tujuan kemana akan melakukan perjalanan tersebut. Setelah tujuan ditentukan barulah ditentukan atau diambil langkah untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya kendaraan apa yang akan dipakai, berapa orang yang akan melakukan perjalanan bersama sampai berapa lama dapat sampai ditujuan tersebut.

 

Dalam mencapai tujuan ini sudah barang tentu ada aturan atau ketentuan yang disepakati bersama dalam rangka mencapai tujuan. Semua yang berjalan bersama ini, mau tidak mau mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, semua syarat minimum untuk mencapai tujuan mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan. Kemudian halangan dan hambatan dalam mencapai tujuan ini selayaknya harus dicegah atau paling tidak diminilimalisir akibatnya terhadap pencapaian tujuan.

 

Sekarang, tujuan pembanguan nasional jelas menyatakan: “Mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, aman, (dinamis dan inovatif ) yang berbasis kepentingan nasional” (UU No 17 th 2007).

 

Seluruh komponen bangsa seharusnya mempunayai pamahaman yang sama, mempunyai awareness yang baik terhadap tujuan yang telah digoreskan ini, sehingga bangsa Indonesia dapat keluar dari keterpurukannya saat ini.

 

RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah tuntutan dari UU No. 17 th 2007 ini, Sumatra Barat yang sedang memantapkan RPJPDnya saat ini, seyogyanya disosialisaisikan dengan baik, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat bersama dalam mendukung RPJPD tersebut ditempat dan dengan caranya masing-masing.

 

Kini, pertanyaan besar bagi kita: Apakah warga Minangkabau, terutama yang bermukim di Ranah, telah memahami dan diberi pemahaman untuk maju bersama dalam mewujudkan Sumatra Barat yang Mandiri, maju, kuat, aman dst itu? Siapa yang berkewajiban dalam memberi pemahaman ini? Siapa yang dapat sebagai suri tauladan dalam pemahaman ini? Bak kata wawancara tentang pemahaman perda DKI di TV sore ini, disini banyak orang yang pintar, tapi sulit yang paham.

 

Paham disini adalah menuntut awareness, menuntut mengerti betul tentang tujuan dan langkah mencapai tujuan tersebut. Apalagi dalam mencapai tujuan ini, harus melibatkan seluruh komponen bangsa.

 

Komponen bangsa adalah gubernur/bupati/walikota, dinas perhubungan, dinas pertanian, dinas parawisata, diknas diknas (dan dinas2 lainnya), lapisan birokrat, lapisan teknokrat, lapisan intelektual. Lapisan saudagar, lapisan wiraswastawan, lapisan petani, penyalur dst.

 

Dalam Tujuan Negara kita ada kata mandiri, disini yang paling penting dan utama adalah dibidang properity, dalam bahasa tingginya “lapang iduik”. Kalau kemandirian dalam bidang ekonomi telah tercapai, maka kemandirian lainnya akan mengikutinya.

 

Perlu sekali setiap kita, setiap lapisan masyarakat, baik di rantau apalagi diranah, seharus nya berbahasa sama, sama mengerti untuk maju bersama dalam mencapai kemandirian ini, dalam menuju “hiduik nan labiah lapang”. Setiap usaha yang bertujuan memberikan atau berkontribusi untuk menuju kemandirian ini, sudah selayaknya diciptakan atau diberikan atmosfir yang menarik, dibantu disetiap lapisan terutama di pihak birokrasi rumah gonjong sampai dinagari, apalagi anak nagari itu sendiri. Bukan sebaliknya yang dialami oleh banyak pihak nan mengusahakan investasi didaerah Sumbar. Ataupun yang telah dengan sukarela membuat perputaran uang di ranah meningkat, kok diberikan hambatan-hambatan yang kadang tak dapat diterima dengan logika normal, apalagi logika ekonomi.

 

Sampai-sampai bapakku, Dr. Saafroedin Bahar menulis kekecewaannya terhadap kondisi saat kini sbb: …………” secara pribadi saya bertanya, apakah tidak akan semakin memalukan Minangkabau jika kita mendorong para wisatawan ke Sumatera Barat yang masih dalam demikian keadaannya?

Saya belum dapat menjawab pertanyaan ini dan saya mengharap masukan dari para sanak sa palanta pada umumnya dan jajaran MAPPAS pada khususnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Sekiranya terhadap masalah tersebut di atas belum juga diperoleh ketegasan kebijakan dan langkah yang konkrit oleh fihak yang berwenang di Ranah sendiri, dan menganggap keadaan tersebut sebagai sesuatu hal yang sudah biasa saja, dengan sangat menyesal saya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari tugas`saya di MAPPAS ini”.

Ingin juga rasanya penulis mengutip rangkaian kata di USCG (US Coast Guard):

“The creation of an effective National Preparedness System will require the Federal government to transform the way it does business. The most important objective of this Federal transformation will be to build and integrate operational capability. Each Federal department or agency…needs operational capability—or the capacity to get things done—to translate executive management direction promptly into results on the ground.”

Kata kunci dari kedua kutipan diatas adalah perbaikan atas awareness dan preparedness dari lapisan yang berkompeten untuk mengadakan perbaikan berkelanjutan. Sehingga dapat bersama maju bersama. “Kabukik samo mandaki, kalurah samo manurun, sadanciang bak basi saciok bak ayam” sama dipahami (aware) sama disiapkan (prepared) untuk dapat melayari gelombang laut samudra dalam berlayar ke pulau “tujuan” ….. mandiri.

Salam

Darul M. St. Parapatiah

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: